Sebanyak 60 Smelter Memiliki Label Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Spesial

Kementerian Daya serta Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menilai perkembangan pembangunan pabrik pemurnian serta pemrosesan mineral (smelter). Tidak hanya dalam periode teratur enam bulanan, Kementerian ESDM gagasannya akan lakukan pelajari di akhir tahun 2019 ini.

Menurut Direktur Jenderal Mineral serta Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, semenjak diharuskan pada tiga tahun kemarin, pembangunan smelter sudah seharusnya sampai hasil yang cukup relevan dalam gagasan project yang diperlihatkan dalam Kurva S.

Supaya tidak mencemari lingkungan, pemerintah rancang pemakaian slag sampah smelter
“Ini kan telah masuk tahun ke-3 Kurva S harusnya telah naik, jadi kelak akan kita lihat pada tahun 2019 ini,” papar Bambang waktu didapati di Kantor Kementerian ESDM, Senin (10/6).

Menurut Bambang, semenjak keharusan membuat smelter dipertegas pada tahun 2017, perkembangan pembangunan smelter semestinya bisa sampai tenggang 25% sampai 30% sampai akhir tahun 2019 ini . “Sekurang-kurangnya 25%-30%,” paparnya.

Bila tidak penuhi sasaran itu, Bambang mengatakan jika faksinya tidak enggan untuk memberi sangsi. Dari mulai peringatan sampai pencabutan sesaat referensi export. “Jika tidak sampai perkembangan (sesuai dengan sasaran) referensi ekspornya dapat dicabut,” tegas Bambang.

Sayang, Bambang masih malas untuk memaparkan data terbaru tentang perkembangan pembangunan smelter semasing perusahaan. “Kelak nantikan pelajari dari verifikator berdiri sendiri,” tuturnya.

Sudah diketahui, berdasar data per Februari 2019, Kementerian ESDM memberikan sangsi pada enam perusahaan mineral yang perkembangan pembangunan smelternya tidak penuhi sasaran. Lima salah satunya dijatuhi sangsi pemberhentian izin export sesaat, serta satu perusahaan yang lain dikenai sangsi pencabutan izin export, yaitu perusahaan bauksit PT Gunung Bintan Kekal.

Read More : cara membuat kurva s excel

Mengenai, ke lima perusahaan yang dikasih sangsi pencabutan export sesaat ialah PT Surya Saga Penting (Nikel), PT Genba Multi Mineral (Nikel), PT Kekinian Sinar Makmur (Nikel), PT Integra Mining Nusantara (Nikel) serta PT Lobindo Nusa Persada (Bauksit).

Direktur Pembinaan serta Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak menjelaskan, perusahaan yang dikenai sangsi itu bisa kembali memperoleh referensi export, seandainya kembali ajukan permintaan yang dibarengi laporan pembangunan smelter yang sudah diverifikasi oleh verifikator berdiri sendiri dengan perkembangan penuhi sasaran.

Yang pasti, Bambang mengatakan jika Kementerian ESDM akan dengan tegas lakukan pelajari periodik enam bulanan serta tidak enggan untuk memberikan sangsi sama bila proges tidak sesuai dengan sasaran.

Bambang memperjelas, faksinya akan tutup export bijih mentah atau ore pada tahun 2022 kelak. Hingga, buat perusahaan yang smelternya belum selesai sampai tahun 2022, karena itu tidak bisa mengekspor ore. Tetapi, dengan keharusan mengakhiri smelter yang masih tetap berlaku.

“Tetapi ia izin bangun (smelter) jalan terus. Tetapi tidak dapat export, tidak ada stimulan, tidak ada export,” tuturnya.

Mengenai, menurut Yunus Saefulhak, pada tahun 2022 kelak direncanakan akan ada 60 smelter memiliki label Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Spesial (IUP OPK) dari Kementerian ESDM. Sampai tahun 2018, sambung Yunus, jumlahnya smelter eksisting yang berstatus IUP OPK sejumlah 20.

Pada tahun ini, direncanakan akan ada 3 smelter baru yang akan bekerja. “Jadi smelter yang izinnya keluar dari kita (Kementerian ESDM) telah ada 20 sampai 2018. Sampai akhir tahun ini kita bidik telah jadi 23,” kata Yunus pada Kontan.co.id waktu lalu.

Leave a Reply