Kurangnya Sarana Menjadi Penyebab Bahan Bangunan Melambung

Harga rumah bersubsidi buat warga berpendapatan rendah (MBR) lewat pola dana Sarana Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2019 diproyeksi naik. Tetapi selama ini harga yang ditawarkan masih merujuk tahun kemarin. Ketua Real Estate Indonesia (REI) Balikpapan Edy Djuwadi akui sudah menyarankan kenaikan harga.

“Untuk zone Kalimantan timur saran kami Rp 150 juta-an. Jika full finishing Rp 170 juta-an,” katanya seperti diambil Kalimantan timur Post (Jawa Pos Grup), Senin (28/1)

Kenaikan itu dilatarbelakangi bertambahnya harga beberapa elemen produksi. Salah satunya bahan material seperti besi, atap, serta kayu. Kenaikannya sekitar 10 % semenjak pertengahan tahun kemarin.

Selain itu, Edy menjelaskan rumah full finishing yang ditawarkan sangat mungkin pemakai dapat langsung tempati tempat tinggal tanpa ada keluarkan ongkos penambahan. Karena sampai kini, customer yang ingin tempati sering merogoh kocek penambahan untuk finishing. “Dengan terdapatnya kenaikan itu, penambahan ongkos telah termasuk juga dalam KPR,” katanya.

Dia memaparkan, rata-rata ongkos penambahan yang dikeluarkan customer untuk sampai tempat tinggal full finishing sekitar Rp 20 juta-an. Itu yang membuat optimis, kenaikan itu tidak memberatkan.
Sebaliknya, memberikan keuntungan customer. Lebih semenjak dua tahun paling akhir, keinginan tempat tinggal bersubsidi makin naik.

Diterangkan, selama 2018, REI Balikpapan sukses membuat sekitar 5 ribu tempat tinggal datang dari delapan pengembang. Tahun ini, direncanakan bisa membuat dalam jumlahnya yang sama.

Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPD) Asosiasi Perumahan serta Permukiman Semua Indonesia (Apersi) Kalimantan timur Sunarti menjelaskan, saran Apersi harga rumah naik jadi Rp 153 juta. Tetapi belum tahu berapakah harga yang akan diputuskan. “Sampai saat ini kami masih menanti ketetapan yang baru,” tuturnya.

 

Baca : harga material bangunan

 

Seirama, saran itu sesuaikan naiknya beberapa elemen produksi. Seperti material yang telah naik 20 % semenjak April 2018 kemarin. Itu berarti, sebelum pemerintah memutuskan kenaikan harga, customer masih mendapatkan ketetapan harga yang berlaku tahun 2018, yaitu Rp 142 juta.

Ya, semenjak program satu juta rumah murah bergulir 2015 lalu, harga rumah bersubsidi alami rekonsilasi tiap tahun. Dengan kenaikan 4 % sampai 5 %. Pada 2015, harga rumah bersubsidi zone Kalimantan timur dibanderol Rp 121 juta dengan bunga credit 5 %.

Seterusnya 2016, harga rumah bersubsidi naik jadi Rp 128 juta, setelah itu 2017 naik jadi Rp 135 juta serta Rp 142 juta periode 2018. Terdapatnya kenaikan harga diinginkan meningkatkan semangat pengembang membuat tempat tinggal. Ditambah lagi, harga tanah serta material bertambah setiap tahunnya.

Dijelaskan, selama 2018, realisasi pembangunan rumah buat MBR oleh Apresi DPD Kalimantan timur sekitar 16 ribu dari 38 ribu yang direncanakan. Ditingkatkan oleh 71 anggota. Pembangunan tempat tinggal paling banyak menyebar di Berau, Paser, Samarinda setelah itu Balikpapan.

Diterangkan, lambatnya pembangunan terhalang beberapa unsur. Salah satunya perizinan pembukaan tempat membuat perumahan. “Karena tata ruangan belum memberi dukungan peningkatan perumahan,” katanya.

Rintangan selanjutnya, yaitu rendahnya tingkat tempat tinggal customer yang sudah mendapatkan sarana KPR. Walau sebenarnya Ketentuan Menteri PUPR Nomer 20/PRT/M/2014 mengatakan jika rumah FLPP tidak dihuni, karena itu sarana bunga murah hasil subsidi pemerintah akan dicabut.

Karena kurangnya sarana itu, banyak warga yang tunda beli rumah. Keadaan itu langsung merubah apresiasi pengembang membuat tempat tinggal. Walau demikian, faksinya berkemauan untuk memburu pembangunan unit. Tidak tanggung-tanggung, sekitar 50 ribu unit pembangunan tempat tinggal yang direncanakan pada 2019 ini. Pergerakan penambahan itu karena project pembangunannya menebar ke masing-masing wilayah.

Leave a Reply