Pengawasan ketat harus dikerjakan pada dana Pertolongan Operasional Sekolah (BOS) yang dikocorkan pemerintah pusat. Langkah ini untuk menghadapi dana pertolongan itu jadi bancakan pelaku pendidik.
Keinginan itu dilemparkan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengingat besarnya kucuran dana pertolongan pendidikan yang diberi pemerintah pusat atau Pemprov DKI Jakarta.
“Harus dipantau ketat sebab dananya demikian besar. Dana BOS riskan diselewengkan. Kami dengar pemakaian dana pertolongan itu banyak yang bocor,” tegas Prasetyo, Kamis (24/1).
Politikus PDI Perjuangan ini mengutarakan terdapatnya kebocoran pada dana BOS bisa jadi berlangsung.
“Dana BOS diserahkan kepada sekolah untuk mendukung operasional pendidikan. Bagaimana pengawasannya. Apa besaran dana BOS yang diberi sesuai apa yang dipakai?,” tanyanya.
BANTUAN BUKU
Seperti yang di terima siswa di Jaktim. Dana BOS sekarang ini dipakai sekolah untuk menyiapkan buku pelajaran tematik. Buku yang dipinjamkan ke siswa itu, dipakai supaya beberapa anak sekolah tidak butuh ribet beli buku pelajaran lain.
Artikel Terkait : lembar kerja siswa adalah
“Karena sekolah bisa dana BOS, ya jadinya siswa tidak butuh beli buku ,” papar Reina, 35, orang-tua siswa.
Awalnya, beberapa siswa dibebani dengan beli lembar kerja siswa (LKS) yang dirasa i cukup berat. “Sekarang anak sekolah. modal kami hanya kasih biaya saja. Tidak ada beli apa-apa,” sebut Reina.
Menurut orang-tua siswa kelas 3 SD ini, sepanjang anaknya duduk di sekolah di lokasi Makasar, Jaktim, tidak diambil cost serupiah juga. Bahkan juga pertolongan dari Pemprov DKI Jakarta seperti Kartu Jakarta Pandai (KJP) di rasa begitu menolong.
Selain itu Pelaksana Pekerjaan (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Bowo Irianto akui sudah ambil langkah terdapatnya usaha penyimpangan dana BOS di sekolah. Usaha itu lewat aplikasi Siap BOS.
Dimana lewat aplikasi itu tiap sekolah harus memberikan laporan beberapa pekerjaan berbelanja yang memakai dana pertolongan pemerintah pusat itu. “Dengan aplikasi ini semua dapat terpantau,” tegasnya.
Selanjutnya Bowo menerangkan, dana BOS berlainan dengan KJP Plus. Dana BOS tidak diberi langsung ke siswa. Tetapi diserahkan kepada sekolah untuk memberi dukungan proses belajar mengajar.
Besarannya juga semasing sekolah sesuai dengan jumlahnya siswa yang ada. “Uang yang diserahkan ke siswa cuma KJP Plus,” katanya.
Walau demikian Bowo ajak masyarakat ikut mengamati dana BOS itu. “Bila tahu ada penyelewengan, silahkan langsung lapor ke dinas, tentu ditindak tegas,” ujarnya.